* ARSIP ASERO *
Situs ini menampilkan artikel tentang Ajibata Parapat dan sekitarnya di dalam satu website.Kritik dan Saran kirim melalui email ke ASERO ADMIN

AISOISE
Yang ini tempat databasenya ASERO ADMIN

ARSIP

  • November 2003
  • December 2003
  • January 2004

  • LINK

    ASERO

    template by:
    :: maystar * designs ::


    maystar * designs

    Monday, January 26, 2004

    Pengunjung Danau Toba Mengeluh, Pelayanan KMP Ferry Tao Toba Amburadul

    Samosir (SIB)

    Ratusan pengunjung Danau Toba yang sudah antri sejak pagi di Ajibata Parapat, batal berlibur dalam rangka Imlek ke Pulau Samosir, Sabtu (24/1) karena tidak bisa menyeberang. Mereka yang umumnya menggunakan kenderaan pribadi tersebut kecewa terhadap pelayanan petugas KMP Ferry Tao Toba yang dinilai amburadul dan pilih kasih. Diharapkan Pemkab Tobasa, Simalungun dan Samosir bekerja sama ‘mengambil alih’ pengelolaan perusahaan penyeberangan tersebut sehingga berpihak kepada kepentingan pariwisata.

    Pantauan SIB di pelabuhan ferry Ajibata, banyak turis yang datang dari mancanegara maupun lokal membatalkan kunjungan ke Pulau Samosir karena sulitnya mendapat tiket ferry. "Saya melihat Tomok, katanya di sana ada artefak-artefak dan makam yang telah ratusan tahun usianya," kata A Cun, turis asal Singapura dalam bahasa Melayu yang patah-patah. Ia heran mengapa ada orang yang datang sesudahnya tapi bisa memproleh tiket untuk menyeberang.

    Hasil monitoring di lapangan menunjukkan sebagian besar tiket ada di tangan petugas penyeberangan dan bukan di loket. Orang-orang yang mendekati oknum-oknum tersebut bisa dengan mulus walaupun belum antri dan baru tiba. "Biasanya harganya bisa naik Rp 20.000 dari harga tiket sebenarnya, apalagi pas libur seperti ini, bisa dua kali lipat," kata salah seorang penduduk setempat yang minta identitasnya dirahasiakan sebab dirinya bekerja di sekitar pelabuhan ferry tersebut.

    Modusnya, petugas loket tidak menjual sekaligus tiket, harus ada aba-aba dari petugas lapangan bahwa masih ada tempat, baru tiket dijual, itupun langsung dengan menyebutkan nomor polisi kenderaan. "Hal ini aneh, seharusnya petugas loket sudah tahu kapasitas ferry, kalaupun meleset sedikit hanya saat-saat terakhir, karena besar kecil kenderaan berbeda. Masak dari tadi tiket dikatakan habis, tapi kalau ada kode dari oknum petugas, tiket tetap ada," keluh HSD Siahaan dan Adi Sitanggang, penduduk Sidamanik yang ingin mengunjungi keluarganya di Pangururan.

    Sementara itu aktivis pariwisata di Parapat, Harianto Sinaga yang dimintai tanggapannya mengungkapkan sudah sering ada ‘complain’ (keberatan, red) terhadap pelayanan ferry, namun tidak dianggap serius pihak pengelola. "Mungkin karena pemiliknya swasta," katanya dengan nada serius. Ia menyebutkan kondisi seperti itu akan mengganggu pengembangan wisata di Danau Toba secara khusus di kabupaten baru Samosir.

    Melihat carut marut pelayanan ferry tersebut, muncul pertanyaan warga mengapa pemerintah terkesan ‘lepas tangan’ "Seharusnya pemerintah kabupaten Tobasa, Simalungun dan Samosir mengambil alih perusahaan penyebarangan tersebut demi maksimalnya pengembangan wisata," kata G Purba penduduk Pematangsiantar yang berlibur di Parapat bersama keluarga. Paling tidak membuat pelabuhan ferry yang baru dan pelayanannya lebih baik.

    Ketika dikonfirmasi kepada Camat Parapat Joni Saragih, ia mengatakan pelabuhan ferry Ajibata bukan lagi wilayahnya melainkan sudah masuk Toba Samosir. "Saya belum pernah mendengar ada permainan tiket oleh petugas ferry, namun kalau keluhan tentang waktu memang sering saya dengar," ujarnya. Tentang pembangunan pelabuhan ferry di kabupaten Simalungun, alumni STPDN tersebut menyebutkan telah ada rencana Bupati Jhon Hugo Silalahi membangun di Tigaras, namun masih terkendala. "Mungkin karena masalah perioritas," imbuhnya.

    Ketika kondisi pelayanan ferry yang amburadul tersebut dinyatakan kepada Dinas Perhubungan Tobasa di pelabuhan ferry petugas berinisial T mengatakan siapa memiliki tiket bisa masuk sembari meninggalkan wartawan tanpa menunggu pertanyaan lainnya. (C2/x1)


    Plt Bupati Samosir Wilmar Simanjorang Diharapkan Jadi Pelopor Good Governance

    Jakarta (SIB)

    Untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Samosir, selain pembiayaan resmi dari pemerintah, bupati harus lebih proaktif mencari sumber-sumber pembiayaan dalam bentuk hibah yang berasal dari lembaga- lembaga luar negeri.

    Guna memperoleh sumber pembiayaan dalam bentuk hibah dari lembaga- lembaga atau negara asing, bupati Samosir dituntut mampu mensinergikan semua potensi yang ada terutama potensi perantau. Hal ini dipandang perlu, sebab mendatangkan investor besar masuk ke Samosir sangat sulit mengingat potensi alamnya yang kurang ekonomis. Demikian dikemukakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Samosir Drs Luhut Simbolon di Jakarta, Sabtu (24/1).

    Dikatakannya, potensi perantau untuk mencari pembiayaan pembangunan baik dari dalam negeri maupun lembaga-lembaga asing sangat besar dan memungkinkan. "Kita punya tokoh-tokoh seperti antara lain, Tagor Lumbanraja, Johannes Sitanggang, Sahat Sinaga dll yang komitmennya tidak diragukan lagi untuk membantu membangun Samosir," ujar Luhut.

    Menurut Luhut, membangkitkan emosi perantau untuk ikut berperan serta membangun Samosir tidaklah sesuatu yang sulit. "Lemdayasa sudah membuktikannya. Dalam waktu sekejap kita dapat mengumpulkan komputer dan sudah dibagikan keseluruh SLTP dan SMU di Samosir," ujar Luhut.

    Penjabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang harus mampu menangkap potensi perantau ini sebagai asset sekaligus peluang yang dapat bersinergi dengan pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan di Samosir.

    PELOPOR GOOD GOVERNANCE

    Sementara itu, Drs Robert Simbolon MPA, perantau asal Samosir saat diminta harapannya terhadap jalannya pemerintahan di Samosir mengatakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa (Good Governance) harus dimulai dari sekarang. "Sebagai daerah otononom baru, Kabupaten Samosir harus dapat menjadi pelopor penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa," ujar Robert.

    Penyelenggaraan pemerintahan di Samosir harus benar-benar dijalankan seefisien mungkin dengan menganut prinsip miskin struktur tetapi kaya fungsi. Artinya, dalam menjalankan pemerintahan, tahap awal ini tidak perlu membentuk terlalu banyak dinas, cukup dengan lima atau enam dinas.

    Robert Simbolon lebih jauh mengatakan, guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka aparatur pemerintah daerah, termasuk bupati harus dekat dengan rakyat.

    Menurut Master lulusan Public Policy and Management dari Pitsburg University di AS ini, guna mendekatkan pelayanan dan aparatur dengan masyarakat, sebaiknya di setiap kantor kecamatan yang ada di Samosir dilengkapi dengan ruang kerja bupati. Dengan demikian bupati mempunyai schedule yang tetap dan rutin mengunjungi semua daerah. "Dengan demikian segala urusan yang ada di kecamatan dapat diselesaikan di kecamatan yang bersangkutan tanpa harus repot-repot ke ibukota kabupaten," ujar Robert Simbolon. (Jos/g)